Siregar, Indah Permata Sari (2019) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_15110127.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_15110127.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_15110127.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_15110127.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_15110127.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_15110127.pdf Download (160kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_15110127.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) |
|
|
Text
BAB IV_15110127.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_15110127.pdf Download (82kB) | Preview |
Abstract
Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya dua produk hukum tersebut yang saling bertentangan, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah yang pertama, Bagaimanakah penegakkan hukum tentang pengurangan masa pidana (Remisi). Kedua, Bagaimanakah hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika. Dan yang ke tiga, proses pemberian remisi tehadap narapidana tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penegakkan hukum tentang pengurangan masa pidana (remisi) sudah diatur pada Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 dan Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Hambatan pemberian remisi bagi tindak pidana narkotika adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang dasar atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasonil suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat. Proses pemberian remisi proses pemberian remisi terhadap narapidana Narkotikan dengan cara dilakukan penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatn untuk kelayakan, kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Rutan melalui Kepala kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan usulan remisi ini diajukan setelah memenuhi syarat administrasi yang telah di tentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 23 Mar 2020 04:31 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 05:52 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/141 |
Actions (login required)
 |
View Item |