PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)

Siregar, Zulfahmi Hasian (2019) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.

Preview	Text COVER_17130012.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_17130012.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR_17130012.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_17130012.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text BAB I_17130012.pdf Download (843kB) | Preview
Preview	Text BAB II_17130012.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB III_17130012.pdf Restricted to Registered users only Download (794kB)
	Text BAB IV_17130012.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_17130012.pdf Download (162kB) | Preview

Abstract

Terjadinya timbunan dan tumpukan sampah dipinggir jalan atau di lahan kosong menjadi problematika di masyarakat terutama di musim hujan, karena dapat menimbulkan genangan air akibat saluran air tertimbun sampah, dan terjadi perkembangbiakan bakteri serta bibit-bibit kuman serta menimbulkan gejala-gejala peyakit seperti gejala demam berdarah (DBD). Kondisi ini membuat pemerintah dan petugas kebersihan mengalami kendala dalam mengatasi pengelolaan sampah warga. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan yang mengatur tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah dan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Bentuk-bentuk sanksi yang paling banyak diterapkan terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat didetifikasikan dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Pengelolaan sampah harus memperhatikan kondisi riil dari suatu komunitas masyarakat agar sampah tidak menjadi sumber penyakit dan masalah terbesar.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Lingkungan, Sampah, Pengelolaan Sampah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1-Hukum
Depositing User:	deri derii siregar
Date Deposited:	23 Mar 2020 06:40
Last Modified:	21 Apr 2020 05:53
URI:	http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/166

Actions (login required)

View Item