Juwita, Sri Ratna (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PIDANA NAKHODA KAPAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_15110124.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_15110124.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_15110124.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_15110124.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_15110124.pdf Download (697kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_15110124.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_15110124.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB) |
|
|
Text
BAB IV_15110124.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_15110124.pdf Download (157kB) | Preview |
Abstract
Nakhoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Tugas seorang nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab pidana nakhoda kapal menurut Hukum Pidana Islam dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran? Bagaimana sanksi bagi nakhoda yang melakukan tindak pidana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran? Bagaimana upaya mahkamah pelayaran dalam mengatasi tindak pidana yang di lakukan oleh nakhoda? Metode penelitian: digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawab pidana nakhoda Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, maka dapat disimpulkan jika nakhoda yang dalam hal ini bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kapal dengan segala kewenangannya melakukan tindakan yang melanggar hukum baik yang mengakibatkan hilangnya hak milik seorang penumpang dan/atau anak buah kapal atau bahkan hingga hilangnya nyawa seseorang hanyalah dapat dikenai hukuman dari aspek moral, karena itu merupakan wujud ketidakpatuhan seorang nakhoda terhadap undang - undang yang telah ditetapkan. Nakhoda melanggar undang - undang yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang yang terkait dalam hal pelayaran, sehingga adakalanya tindakan yang mencerminkan ketidakpatuhannya tersebut mengakibatkan hilangnya harta benda atau nyawa seseorang, maka dalam hal ini diberlakukan hukum ta’zir yang keputusannya dipercayakan dan diserahkan kepada hakim atau uli al-amri
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tanggung Jawab, Pidana, Nakhoda |
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 19 Mar 2020 06:14 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 04:21 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/88 |
Actions (login required)
 |
View Item |