Wijaya, Willy (2019) PERJANJIAN KERJASAMA PEMAKAIAN, PEMBUKAAN USAHA DAN PENGELOLAAN GEDUNG USAHA (Study Pada PT. Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_17130123.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_17130123.pdf Download (120kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_17130123.pdf Download (138kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_17130123.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_17130123.pdf Download (985kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_17130123.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_17130123.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_17130123.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_17130123.pdf Download (204kB) | Preview |
Abstract
Perjanjian kerjasama seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam praktek, kebanyakan keberatan timbul dari salah satu pihak atas isi kontrak yang menyangkut susunan pengurus perusahaan, seperti presiden direktur dan direktur-direktumya, tetapi bisa juga karena masalah keuangannya. Oleh karena itu betapa pentingnya memahami kontrak dalam suatu bisnis atau kerjasama. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah yang menjadi landasan pengaturan perjanjian kerjasama dalam hal pemakaian, pembukaan dan pengelolaan gedung usaha yang dalam hal ini study kasus pada PT. Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya . Metode Penelitian yang digunakan jenis penelitian dengan tehnik analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Perdata tentang perjanjian dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pertama bahwa bentuk dari perjanjian, oleh undang-undang dibedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan, hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu the binding oifiudicative procedure dan the nonbinding adjudicative procedure. Ketiga Segala perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang dapat timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini selama memungkinkan diselesaikan secara damai melalui perundingan dan pembicaraan antara para pihak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Kerjasama, Pengelolaan Gedung, Perseroan Terbatas |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 23 Mar 2020 06:14 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 05:15 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/160 |
Actions (login required)
 |
View Item |