Cindy (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_15110006.pdf Download (37kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_15110006.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_15110006.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_15110006.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_15110006.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_15110006.pdf Download (198kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_15110006.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) |
|
|
Text
BAB IV_15110006.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_15110006.pdf Download (110kB) | Preview |
Abstract
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup maka perlu dilakukan pembangunan diberbagai aspek. Tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pemutusan hubungan kerja atau lebih sering dikenal dengan PHK merupakan hal yang ditakuti oleh pekerja, sepeti yang terjadi di PT Sumatera Prima sebuah perusahaan yang terletak di kota Medan bertempat dijalan Gatot Subroto dan pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan perampingan dan memecat beberapa karyawannya. Permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini adalah pertama, Mengenai Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Dan ketiga, Hambatan Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang salah satu indikator kenapa perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku apalagi kalau menyangkut dengan kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Serta harus adanya pengaturan secara jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerjanya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hukum Perdata |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 18 Mar 2020 09:53 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 03:55 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/60 |
Actions (login required)
 |
View Item |