EFEKTIFITAS PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Guntari, Suryani (2023) EFEKTIFITAS PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Masters thesis, Universitas Dharmawangsa.

Text Tesis Suryani 2022 ok Mahdi.docx Download (293kB)

Abstract

Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban khususnya narktika pada dasarnya telah lengkap yaitu Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak. Melihat menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari wawancara kepada Hakim, Penyidik, Pengacara anak, Pekerja Sosial dari lembaga Perlindungan Anak. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan-peraturan hukum turut mendorong lahirnya peraturan.peraturan nasional dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain UUD 1945, Pasal 34 tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang HAM, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang N0. 35 Tahu 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2) Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ini tentu saja berlaku secara umum namun bila yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika adalah seorang anak maka wajib menggunakan tentang Undang-undang anak. Sebelum lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak maka undang-undang yang digunakan dalam hukum acaranya adaah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 namundalam prakteknya ketika hukum acara ada diatur dalam Undang-undang Tindak pidana Narkotika maka yang digunakan oleh penyidik adalah Undang-undang Narkotika sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkesan hanya sebagai pendamping Undang-undang tersebut.(3) Perlu adanya kesamaan pemahaman di antara penegak hukum terhadap kepentingan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga model diversi yang diajukan oleh penulis dapat berjalan dengan baik. Jika antara stakeholder penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki pandangan yang berbeda dalam upaya diversi ini, maka akan menimbulkan kendala tersendiri dalam hal pelaksanaannya. Kata Kunci : Efektifitas, Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email nanda@dharmawangsa.ac.id
Date Deposited:	05 May 2025 02:12
Last Modified:	05 May 2025 02:12
URI:	http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/755

Actions (login required)

View Item