Merlina (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_15110082.pdf Download (65kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_15110082.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_15110082.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_15110082.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_15110082.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_15110082.pdf Download (169kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_15110082.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) |
|
|
Text
BAB IV_15110082.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_15110082.pdf Download (108kB) | Preview |
Abstract
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai warga negara, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah kemudian membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran sebagai wujud perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia, serta solusi penanggulangan terhadap hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya perlindungan tersebut. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdapat pengaturan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia baik pada fase sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai program yang telah dibentuk, seperti pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (desmigratif). Namun dalam upaya perlindungan tersebut, pemerintah juga menemui hambatan-hambatan baik dari kurangnya kualitas pekerja, anggaran yang disalahgunakan, perbedaan sistem hukum, hingga maraknya pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerapkan beberapa solusi penanggulangan dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti dengan pembangunan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan calon Pekerja Migran Indonesia, monitoring anggaran hingga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 22 Mar 2020 10:44 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 04:45 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/118 |
Actions (login required)
 |
View Item |