Putra, Ramadhan (2019) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_17130158.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_17130158.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_17130158.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_17130158.pdf Download (201kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_17130158.pdf Download (563kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_17130158.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_17130158.pdf Restricted to Registered users only Download (975kB) |
|
|
Text
BAB IV_17130158.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_17130158.pdf Download (157kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia baik nasional maupun internasional, bahkan tidak jarang melibatkan pejabat negara khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Disertai banyaknya juga pejabat negara yang mengkomsumsi narkotika untuk dirinya sendiri, mulai dari polisi, anggota militer, Pegawai Negeri Sipil, bahkan sampai anggota Dewan Pewakilan Rakyat Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apa yang menyebabkan pegawai negeri sipil melakukan tindak pidana narkotika?. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bagaimana upaya instansi pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkotika? Metode penelitian: digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika terdapat dari faktor intern (dalam) dan ekstern (luar) dari pegawai negeri sipil sebagai individu pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan secara preventif oleh Badan Narkotika Kota Medan seperti konseling dan tes urine secara berkala dan berkesinambungan. Tidak hanya secara preventif, upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga secara represif dengan sanksi penegakan hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana, Narkotika, Pegawai Negeri Sipil |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 23 Mar 2020 03:22 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 05:03 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/128 |
Actions (login required)
 |
View Item |