Suherman, Bedwin (2019) ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) PADA DINAS PMD PROVINSI SUMATERA UTARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
ABSTRAK_17530268.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_17530268.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_17530268.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_17530268.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_17530268.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III_17530268.pdf Download (80kB) | Preview |
|
Text
BAB IV-V_17530268.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_17530268.pdf Download (88kB) | Preview |
Abstract
Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa mempunyai otonomi yang sejati. Salah satunya pengelolaan dana desa yang harus dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, proses pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permendagri dan PMK yang merupakan panduan dalam melakukan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan baik, hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Faktor penghambat yakni sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah-ubah. Pertanggungjawaban belum berjalan baik dikarenakan sumber daya manusia dalam membuat laporan administrasi masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan, Dana Desa, Peraturan Menteri |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1-Akuntansi |
Depositing User: | deri derii siregar |
Date Deposited: | 24 Mar 2020 10:12 |
Last Modified: | 25 Apr 2020 11:02 |
URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/193 |
Actions (login required)
View Item |