Siagian, Abdurrahmansyah (2019) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN DEMOKRASI (Studi di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_15110117.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_15110117.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_15110117.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_15110117.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_15110117.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_15110117.pdf Download (146kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_15110117.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) |
|
|
Text
BAB IV_15110117.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_15110117.pdf Download (107kB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Perwujudan dari otonomi desa adalah pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai representasi dari lembaga eksekutif tingkat desa dan BPD sebagai representasi dari lembaga legislatif tingkat desa merupakan wujud sebuah sistem yang demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai agen demokrasi di desa sampali, dan penyelesaian kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan demokratisasi desa. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian normatif empiris, serta didukung oleh data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Tujuan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menjadi wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pembangunan desa dapat memperhatikan aspirasi masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 18 Mar 2020 08:34 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 05:29 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/51 |
Actions (login required)
 |
View Item |