Kristanto, Antony (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TERORIS INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
|
Text
COVER_15110004.pdf Download (43kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_15110004.pdf Download (783kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR_15110004.pdf Download (792kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_15110004.pdf Download (822kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_15110004.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_15110004.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.dharmawangsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III_15110004.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_15110004.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_15110004.pdf Download (870kB) | Preview |
Abstract
Terorisme dinobatkan sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Hal ini didukung pula oleh doktrin secara akademis, dimana terorisme dikategorikan sebagai ”kejahatan luar biasa” atau ”extraordinary crime” . Kajian tentang hak asasi manusia (HAM) telah pula turut ambil bagian dalam menjustifikasi terorisme yang dikategorikan sebagai ”kejahatan terhadap kemanusiaan” atau ”crime against humanity.. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pengaturan pidana mati terhadap pelaku teroris dalam perspektif HAM dan tanggung jawab Negara (State Responsibility) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku teroris Indonesia di Luar Negeri dan penerapan sistem hukuman mati bagi warga Negara Indonesia menurut ketentuan Hukum dan Ham sebagai pelaku teroris di luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspekaspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pelaku terorisme pada realitas proses Pelaksanaan hukuman mati. Hukum Nasional dan hukum Internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Jadi, jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian Internasional untuk melindungi HAM. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM bersumber dari hukum kebiasaaan Internasional. Proses pertanggungjawaban Negara berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan pengadilan Internasional yang diterima oleh komisi hukum Internasional (International Law Commission) dan dijadikan pedoman standar pertanggungjawaban negara yang termuat dalam (Draft Articles on Responsibility of States For Internationally Wrong Full Acts). Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana yang di dalamnya memuat tentang pidana mati. Sebab pidana mati memang menjadi bagian dari sistem hukum bangsa-bangsa
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Terorisme, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1-Hukum |
| Depositing User: | deri derii siregar |
| Date Deposited: | 18 Mar 2020 09:23 |
| Last Modified: | 21 Apr 2020 04:22 |
| URI: | http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/55 |
Actions (login required)
 |
View Item |