KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Miftahuddin, Miftahuddin (2022) KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA. Masters thesis, Universitas Dharmawangsa.

Text Tesis Miftahuddin Ok.docx Download (1MB)

Abstract

Sudah banyak kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan telah diungkap, Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut TNI), Adapun rumusan masalah pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang?, Bagaimana mekanisme peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan TPPU?, Bagaimana kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya tidak tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer, melainkan tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam UU TPPU. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam ius constituendum harus dirumuskan secara lebih tegas dalam UU TPPU, agar tidak membuka ruang adanya penafsiran. Dengan tetap mempertahankan limitasi lembaga yang berwenang dalam hal melakukan penyidikan, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang termasuk kategori tindak pidana umum (non militer), tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan juga penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam ketentuan limitatif. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsurPasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa Kata Kunci : Kompetensi, Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang, TNI

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email nanda@dharmawangsa.ac.id
Date Deposited:	04 May 2025 08:11
Last Modified:	04 May 2025 08:11
URI:	http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/732

Actions (login required)

View Item