PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TERKAIT UPAH YANG DITERIMA PEKERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) DI BANDA ACEH (Studi Putusan No. 1306/K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Tarmizi, Tarmizi (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TERKAIT UPAH YANG DITERIMA PEKERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) DI BANDA ACEH (Studi Putusan No. 1306/K/Pdt.Sus-PHI/2017). Masters thesis, Universitas Dharmawangsa.

Text Tesis Tarmizi Baru Ok.docx Download (184kB)

Abstract

Salah satu hak pekerja/buruh adalah untuk mendapatkan upah dari pengusaha/pemberi kerja. Upah dirasakan masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Dimana masih ada pekerja yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan amanat dari UUD 1945, dimana hak-hak pekerja tersebut telah diatur dan dilindungi oleh konstitusi sebagai hak dasar warga Negara. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum bagi pekerja tanpa perjanjian kerja tertulis dan akibatnya bagi pengusaha atau pemberi kerja, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang menerima upah di bawah UMP dan bagaimana sanksi hukum terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1306/K/Pdt.Sus-PHI/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Akibat hukum bagi pekerja tanpa perjanjian kerja tertulis dan akibatnya bagi pengusaha atau pemberi kerja adalah dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai sebagai Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang menerima upah di bawah UMP terdapat dua bentuk, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan secara preventif terdapat pada Pasal 88 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum secara represif, dapat dilihat dari putusan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1306/K/Pdt.Sus-PHI/2017 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp29.235.300,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak Penggugat yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat. Sanksi hukum terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1306/K/Pdt.Sus-PHI/2017 yaitu menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp29.235.300,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak Penggugat yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email nanda@dharmawangsa.ac.id
Date Deposited:	04 May 2025 13:29
Last Modified:	04 May 2025 13:29
URI:	http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/740

Actions (login required)

View Item